Balikpapan, 31 Agustus 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) melakukan intervensi dalam rangka mencegah tindak korupsi di Kota Balikpapan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring Center for Prevention (MCP) yang bertujuan mendorong pencegahan korupsi melalui berbagai upaya preventif.

Kegiatan yang berlangsung pada 31 Agustus 2024 ini dimulai dengan koordinasi pelaksanaan proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran (pokir). Setelah itu, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan untuk memantau perkembangan dan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Tim Korsupgah KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Balikpapan untuk memastikan bahwa pembangunan proyek strategis berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek dan melakukan mitigasi dini terhadap risiko tersebut. Dengan demikian, diharapkan proyek-proyek strategis di Kota Balikpapan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

"Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa semua proyek strategis di Balikpapan berjalan sesuai rencana, tanpa adanya penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat," ujar [Nama Perwakilan KPK], salah satu anggota Tim Korsupgah KPK.

Selain memantau proyek strategis, Tim Korsupgah juga meninjau pelaksanaan hibah dan pokir untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan dana publik yang dapat berdampak negatif pada masyarakat.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan koordinasi dan pengawasan ini, Pemerintah Kota Balikpapan dapat lebih siap dan proaktif dalam mengelola proyek-proyek strategis, serta mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya.